Komisi VI DPR Mendesak Pemerintah segera menata perdagangan dalam negeri yang terintegrasi antar wilayah sebelum penandatanganan perjanjian dengan negara lain. Demikian salah satu butir kesimpulan yang dibacakan oleh Ketua Komisi VI DPR Airlangga Hartarto saat RDPU dengan Pengamat ekonomi Faisal Basri, dan Didik J. Rachbini, Senin, (2/11). 

                     Airlangga menambahkan, dalam rangka mengefektifkan daya saing industri nasional, perlu adanya pemetaan kebijakan industri yang berbasis pada sumber daya lokal sekitar.

                   Saat RDPU Pengamat ekonomi Faisal Bisri menilai biroraksi masih belum menunjukkan perubahan yang berarti. "Bahkan disana-sini masih tampak kedodoran mencari fomat baru,"terangnya.

                   Menurut Faisal, pembengkakan biroraksi di pusat dapat menimbulkan persoalan serius diantaranya, soal koordinasi yang pelik dan saling tumpang tindih. "Adanya lembaga yang bersifat independen sepatutnya mendorong pemerintah untuk melakukan restrukturisasi dan reposisi kementerian dan lembaga negara yang ada sebelumnya,"paparnya.

                    Dia menambahkan, jumlah kementerian di Indonesia tergolong banyak dibandingkan negara lain. "Tanpa pembenahan mendasar efektifitas pemerintah tetap rendah dibandingkan negara lain,"jelasnya. (iw/si)